KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

 

Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 34/2014).

 

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.CSS.062-2020 tanggal 1 Juli 2020 bahwa Dewan Komisaris telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk masa jabatan yang dimulai sejak tanggal keputusan tersebut hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020, dengan susunan sebagai berikut:

 

Ketua: Roy N. Mandey
Anggota:

grey dot  Bunjamin J. Mailool

grey dot  Tati Hartawan

grey dot  Bagus Purboyo

 

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 

 

Roy - BOC

Roy N. Mandey

Ketua

 

Roy N. Mandey berkarir pada beberapa perusahaan dimulai sebagai Marketing Trainee, Sales Coordinator, GM Marketing & Senior Account Director hingga menempati posisi sebagai Partner Lokal pada perusahaan PMA Malaysia di Indonesia. Beberapa perusahan tersebut adalah Properti Agent di PT Era Indonesia, Developers di PT Megapolitan Group Tbk, PT Bukit Sentul Tbk, Advertising Agency di PT Rainbow Cipta Utama, serta pada ICASH Global Rewards & Loyalty, Sdn (Bhd) yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Karier beliau di Lippo Group dimulai pada 2007 ketika bergabung sebagai Head of Corporate Communication di PT Matahari Putra Prima Tbk. Pada 2012, beliau pindah ke PT Nadya Putra Investama sebagai Head of Mall Management. Pada 2015, beliau pindah ke Perseroan untuk menjabat sebagai Associate Director for Corporate Communication & Government Affairs hingga 2017. Sejak 2018, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Matahari Department Store Tbk, dan sebagai Presiden Komisaris PT Cinemaxx Global Pasifik (Cinépolis).

 

Beliau aktif dalam berbagai organisasi profesional – NGO sejak 2008. Pada 2015 hingga sekarang, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan ini merupakan yang kedua kalinya beliau memimpin APRINDO hingga tahun 2023 serta sebagai Chairman & Head of Delegation (HOD) Indonesia pada Federation Asia Pacific Retail Association (FAPRA), yang beranggotakan 27 negara Asia Pasifik sejak tahun 2019 dan member World Retail Congress (WRC), UK. Sepanjang kurun waktu ini, beliau berada pada Komisi Tetap bidang Perdagangan, Koperasi, UMKM di Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN). Diklat pada Lemhannas RI telah diselesaikannya pada Oktober 2019.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia, berusia 52 tahun pada 31 Desember 2019. Beliau lulus dengan penghargaan tertinggi (Summa Cum Laude) di bidang Manajemen Korporat dari Universitas Jayabaya, Jakarta.

KNR - Benjamin

Bunjamin J. Mailool

Anggota

 

Bunjamin J. Mailool memulai karir profesionalnya di Citibank NA Jakarta pada tahun 1989, dengan posisi terakhir sebagai Vice President pada tahun 1997. Pada bulan Maret 1997, beliau bergabung dengan anak perusahaan Lippo Group di PT Bukit Sentul Tbk sebagai CEO sampai tahun 2001. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur untuk PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2002 sampai tahun 2018 dan PT Matahari Department Store Tbk sejak tahun 2009. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dari 2014 hingga 2015. Setelah itu beliau menerima penunjukkannya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari 2015 hingga saat ini, dan juga menjabat sebagai Presiden Komisaris.

 

Beliau adalah warga negara Indonesia, berusia 56 tahun pada 31 Desember 2019. Beliau meraih gelar MBA dari Oklahoma University dan gelar BSc dari California State University of Fresno, Amerika Serikat.

Tati - website

Tati Hartawan

Anggota

 

Tati Hartawan mengawali karirnya di Citibank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Global Consumer Business Human Resources Head, Senior Vice President (1989 – 2013). Kemudian beliau menjabat sebagai Human Capital Director di Bank Mega (2013 – 2016), sebelum bergabung dengan Lippo Group sebagai Senior HR Executive (2016 – saat ini).

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan per 31 Desember 2019, beliau berusia 53 tahun. Beliau memperoleh gelar sarjana (Bachelor of Science) Akuntansi dari San Fransisco State University, Amerika Serikat (1988).

KNR - Bagus

Bagus Purboyo

Anggota

 

Bagus Purboyo memulai karirnya di bagian Sumber Daya Manusia di PT Voksel Electric Tbk (1990-1994). Setelah itu, beliau menjabat sebagai General Manager untuk Departemen Sumber Daya Manusia di PT Bukit Sentul Tbk (1994-2004) dan General Manager untuk Departemen Sumber Daya Manusia di PT Matahari Putra Prima Tbk (2004-2013). Saat ini, beliau juga menempati posisi sebagai Komisaris di PT Surya Cipta Investama (2014-sekarang) dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Matahari Putra Prima Tbk (2015-sekarang).

 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Agronomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya pada tahun 1986 dan mengikuti Program Manajemen Widyawiyata di IPPM. Beliau adalah warga negara Indonesia, dan usia Beliau per tanggal 31 Desember 2019 adalah 57 tahun.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

 

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya.

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

 

Fungsi Nominasi

1.   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

grey dot  Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

grey dot  Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan

grey dot  Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2.    Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3.    Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan

anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

4.    Mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

Fungsi Remunerasi
1.     Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

grey dot  Struktur remunerasi;

grey dot  Kebijakan atas remunerasi; dan

grey dot  Besaran atas remunerasi.

2.     Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi

yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

 

DESKRIPSI KEGIATAN KOMITE NOMINASI  DAN REMUNERASI

 

Pada tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

 

Fungsi Nominasi

Komite telah memberikan rekomendasi atas kajian- kajian kepada Dewan Komisaris Perseroan atas:

1.   Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

2.   Kebijakan dan kriteria nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan

3.   Program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

 

Fungsi Remunerasi

Komite telah memberikan rekomendasi atas kajian- kajian kepada Dewan Komisaris Perseroan atas:
1.     Struktur remunerasi;

2.     Kebijakan remunerasi;

3.     Besaran remunerasi;

 

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris Perseroan, Komite juga telah melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TENTANG FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE  NOMINASI  DAN REMUNERASI

 

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:

1.   Ketua Komite; dan

2.   Mayoritas dari jumlah anggota Komite.

 

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Setiap rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang harus ditandatangani oleh yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI