DEWAN KOMISARIS

BOC - Pak Bunjamin full

BUNJAMIN J. MAILOOL

Presiden Komisaris

 

Bunjamin J. Mailool menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017. Penunjukannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

 

Beliau memulai karir profesionalnya dengan Citibank NA Jakarta pada tahun 1989, dengan posisi terakhir sebagai Vice President pada tahun 1997. Pada bulan Maret 1997, beliau bergabung dengan anak perusahaan Lippo Group di PT Bukit Sentul Tbk sebagai CEO sampai tahun 2001. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur untuk PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2002 sampai tahun 2018 dan PT Matahari Department Store Tbk sejak tahun 2009. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dari 2014 hingga 2015. Setelah itu beliau menerima penunjukkannya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari 2015 hingga saat ini, dan juga menjabat sebagai Presiden Komisaris.

 

Beliau adalah warga negara Indonesia, berusia 56 tahun pada 31 Desember 2019. Beliau meraih gelar MBA dari Oklahoma University dan gelar BSc dari California State University of Fresno, Amerika Serikat.

BOC - Pak Roy

ROY N. MANDEY

Wakil Presiden Komisaris Independen

 

Roy N. Mandey menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris yang berlokasi di Tangerang.

 

Beliau berkarir pada beberapa perusahaan dimulai sebagai Marketing Trainee, Sales Coordinator, GM Marketing & Senior Account Director hingga menempati posisi sebagai Partner Lokal pada perusahaan PMA Malaysia di Indonesia. Beberapa perusahan tersebut adalah Properti Agent di PT Era Indonesia, Developers di PT Megapolitan Group Tbk, PT Bukit Sentul Tbk, Advertising Agency di PT Rainbow Cipta Utama, serta pada ICASH Global Rewards & Loyalty, Sdn (Bhd) yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Karier beliau di Lippo Group dimulai pada 2007 ketika bergabung sebagai Head of Corporate Communication di PT Matahari Putra Prima Tbk. Pada 2012, beliau pindah ke PT Nadya Putra Investama sebagai Head of Mall Management. Pada 2015, beliau pindah ke Perseroan untuk menjabat sebagai Associate Director for Corporate Communication & Government Affairs hingga 2017. Sejak 2018, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Matahari Department Store Tbk, dan sebagai Presiden Komisaris PT Cinemaxx Global Pasifik (Cinépolis).

 

Beliau aktif dalam berbagai organisasi profesional – NGO sejak 2008. Pada 2015 hingga sekarang, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan ini merupakan yang kedua kalinya beliau memimpin APRINDO hingga tahun 2023 serta sebagai Chairman & Head of Delegation (HOD) Indonesia pada Federation Asia Pacific Retail Association (FAPRA), yang beranggotakan 27 negara Asia Pasifik sejak tahun 2019 dan member World Retail Congress (WRC), UK. Sepanjang kurun waktu ini, beliau berada pada Komisi Tetap bidang Perdagangan, Koperasi, UMKM di Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN). Diklat pada Lemhannas RI telah diselesaikannya pada Oktober 2019.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia, berusia 52 tahun pada 31 Desember 2019. Beliau lulus dengan penghargaan tertinggi (Summa Cum Laude) di bidang Manajemen Korporat dari Universitas Jayabaya, Jakarta.

Hadi Cahyadi

HADI CAHYADI

Komisaris Independen

 

Hadi Cahyadi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017. Penunjukan ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73, tertanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Tangerang.

 

Beliau adalah pendiri dan Managing Partner dari Helios Capital, salah satu perusahaan penasihat keuangan yang paling aktif dan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada M&A Advisory, Capital Raising dan Debt Restructuring. Pengalaman beliau yang luas termasuk menangani beragam aksi korporasi seperti akuisisi dan divestasi perusahaan perkebunan, produk konsumen, F&B, komoditas hasil pertanian, properti, pariwisata, dan infrastruktur. Beliau memiliki pengalaman profesional di berbagai kantor akuntan publik internasional, sebagai auditor maupun sebagai penasihat keuangan, yaitu Arthur Andersen Jakarta, KPMG Jakarta dan Melbourne, Ernst & Young Jakarta, Deloitte Jakarta dan PB Taxand Jakarta. Beliau sempat menjalani pelatihan di bidang Corporate Recovery saat bergabung dengan KPMG Melbourne. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Sekar Bumi Tbk. Sementara itu di PT Indonesian Paradise Property Tbk, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) merangkap Ketua Komite Audit.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia, berusia 53 tahun pada 31 Desember 2019. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Administrasi Bisnis (MBA) dari University of Houston – Clear Lake, Amerika Serikat dan gelar Master di bidang Hukum Perusahaan (MCL) dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia. Beliau meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Indonesia.

BOC - Pak Jeffrey

Jeffrey Koes Wonsono

Komisaris

 

Jeffrey K. Wonsono telah menjadi Komisaris Perseroan sejak 2011. Pengangkatannya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19, tanggal 22 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Sebelum menjabat Komisaris, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dari tahun 1994 hingga 2010.

 

Jalur karir profesional beliau dimulai pada beberapa bank usaha patungan multinasional, seperti PT Bank Multicor dan PT Bank LTCB Central Asia, sebelum bergabung dengan Lippo Group pada tahun 1992. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk (1997-2013) dan Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (2011 hingga 2013). Sejak 2013, beliau menjabat di MLPT sebagai Komisaris, dan Komisaris PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sejak 2017. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pacific Eastern Coconut Utama (2019 – sekarang).

 

Beliau adalah warga negara Indonesia, berusia 59 tahun pada tanggal 31 Desember 2019. Beliau meraih gelar Master of Business Administration di bidang perbankan dari Golden Gate University, Amerika Serikat pada tahun 1986. Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang marketing dari Centre for Business Studies di Inggris pada tahun 1979.

BOC - Pak Henry

HENRY J. LIANDO

Komisaris

 

Henry J. Liando menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017. Penunjukan ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, M.Kn., Notaris di Tangerang.

 

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau telah bekerja di berbagai bank global, yang terakhir sebagai Chief Financial Officer & Treasurer dari Global Consumer Group, Citibank N.A, Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Matahari Department Store Tbk (2018-sekarang) dan PT Link Net Tbk sejak 2017. Ia menerima pengangkatan sebagai Komisaris untuk PT Matahari Putra Prima Tbk pada 2018.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia, berusia 56 pada tanggal 31 Desember 2019. Beliau meraih gelar Master di bidang Administrasi Bisnis untuk Keuangan dari Oregon State University, Amerika Serikat, dan gelar sarjana di bidang Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung.

Dewan Komisaris Perseroan merupakan salah satu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib beritikad baik, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuknya yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

 

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

 

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota, yaitu salah satu bertindak sebagai Presiden Komisaris, satu berperan sebagai Wakil Presiden Komisaris, jika diperlukan, serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan diberlakukan per tanggal 30 Januari 2014 mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan BEI No. I-A”), setidaknya 30% dari jumlah total anggota Dewan Komisaris diharuskan memiliki Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatannya. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir jika yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia atau diberhentikan sesuai keputusan RUPS.

KOMISARIS INDEPENDEN

 

Untuk memberi kepastian terhadap independensi Dewan Komisaris, Perseroan telah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen. Berdasarkan POJK 33, dan Peraturan BEI No. I-A, yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk mematuhi peraturan ini, Perseroan mempunyai dua Komisaris Independen dari total keseluruhan enam anggota Dewan Komisaris.

 

Komisaris Independen diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

grey dot  Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

    memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir,

    kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;

grey dot  Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

grey dot  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,

    atau pemegang saham utama Perseroan; dan

grey dot  Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

    dengan kegiatan usaha Perseroan.

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

 

Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Piagam Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2015 (“Piagam Dewan Komisaris”). Di dalam Piagam Dewan Komisaris berisi antara lain tugas, tanggung jawab, wewenang, kebijakan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban. Piagam Dewan Komisaris disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

 

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menerapkan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya secara tanggung renteng.

 

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, tertulis dari antaranya adalah sebagai berikut:

grey dot  Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan

    para pemegang saham Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS;

grey dot  Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

    baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

grey dot  Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi

    dan menandatangani laporan tahunan dimaksud.

 

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris berkewajiban antara lain:

grey dot  Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

    dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

grey dot  Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

grey dot  Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan

    sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

grey dot  Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

    baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

 

Di dalam POJK 33 dan Anggaran Dasar Perseroan tertulis Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

 

Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pengungkapan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Mayoritas dan/atau Pengendali