DEWAN KOMISARIS

BOC - Pak Bunjamin full

BUNJAMIN J. MAILOOL

Presiden Komisaris

 

Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

 

Beliau memulai karir profesionalnya di Citibank NA Jakarta (1989–1997) dengan posisi terakhir sebagai Vice President. Kemudian Beliau menempati posisi CEO di PT Bukit Sentul Tbk (1997–2001). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk (sejak 2002) dan Presiden Direktur PT Matahari Department Store Tbk (sejak 2009). Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Multipolar Tbk (2014-2015), kemudian beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di perusahaan yang sama hingga sekarang.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 55 tahun. Beliau meraih gelar BSc. dari California State University of Fresno dan MBA dari State University Oklahoma, Amerika Serikat.

 

BOC - Pak Roy

ROY N. MANDEY

Wakil Presiden Komisaris Independen

 

Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

 

Karirnya dimulai sebagai Sales & Marketing Trainee hingga menjabat sebagai Vice President pada beberapa perusahaan properti di Indonesia, diantaranya PT ERA Indonesia Corporation, PT Megapolitan Group dan PT Bukit Sentul Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Account Director di advertising agency PT Rainbow Cipta Utama dan juga sebagai Local Partner dari ICASH Global Rewards & Loyalty, Sdn (Bhd), Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Sejak pertengahan tahun 2007 hingga tahun 2012, beliau bergabung sebagai Head of Corporate Communication di PT Matahari Putra Prima Tbk kemudian menjabat Head of Mall Management di PT Nadya Putra Investama (2012-2015) dan sebagai Associate Director Corporate Communication & Government Affair di PT Multipolar Tbk (2015-2017). Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen PT Matahari Putra Prima Tbk (2018–sekarang) dan Wakil Presiden Komisaris Independen PT Matahari Department Store Tbk (2018–sekarang).

 

Selain itu, Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi sejak tahun 2008. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (APRINDO) serta HOD of Federation Asia Pacific Retail Association (FAPRA) yang beranggotakan 27 negara Asia Pacific dan sebagai Komisi Tetap bidang KOPERASI & UMKM pada Kamar Dagang & Industri (KADIN) Indonesia.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 51 tahun. Beliau memiliki gelar Sarjana (Summa Cum Laude) di bidang Manajemen Perusahaan dari Universitas Jayabaya, Jakarta.

Hadi Cahyadi - new

HADI CAHYADI

Komisaris Independen

 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

 

Beliau adalah pendiri dan Managing Partner Helios Capital, perusahaan Indonesia terkemuka yang fokus pada M&A Advisory. Proyek-proyek M&A terdiri dari divestasi lokal dan lintas batas dan akuisisi perkebunan, produk konsumen, F&B, komoditas, properti, pariwisata dan infrastruktur. Baru-baru ini Beliau mewakili beberapa transaksi utama M&A lintas batas di Indonesia, termasuk pariwisata, konsumen, properti dan perkebunan. Beliau memiliki pengalaman profesional di kantor akuntan publik internasional, termasuk pelatihan di Melbourne dengan KPMG-Corporate Recovery, Arthur Andersen Jakarta, KPMG Jakarta, Ernst & Young Jakarta, Deloitte Jakarta & PB Taxand Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Indonesian Paradise Property Tbk.

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 52 tahun. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Administrasi Bisnis (MBA) dari University of Houston – Clear Lake, USA dan gelar Master di bidang Hukum Perusahaan (MCL) dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia. Gelar Sarjana Akuntansi diperoleh dari Universitas Tarumanagara, Indonesia.

 

BOC - Pak Benny

Benny Haryanto

Komisaris

 

Beliau bergabung sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 11 April 2014, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

 

Beliau telah berkecimpung di sektor perbankan dan pasar modal hampir tiga dekade. Memulai karir di PT Bank Danamon Tbk sebagai Management Trainee (1989–1990), Beliau kemudian menempati sejumlah posisi di berbagai perusahaan, antara lain sebagai Operations Manager and Custodial Services Standard Chartered Bank (1990–1994), Custodian Services Division Head Deutsche Bank AG (1994–1997), Direktur Operasional PT Lippo Securities Tbk (1997–1998), Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998–2002), Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2002–2006). Saat ini Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Lippo Securities Tbk sejak tahun 2014 dan Presiden Komisaris PT Lippo General Insurance Tbk sejak tahun 2014.

 

Beliau memperoleh gelar BA dari Brandon University, Manitoba pada tahun 1985, dan gelar MBA dari Washburn University, Topeka, Kansas, AS pada tahun 1989. Beliau adalah warga negara Indonesia, dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 58 tahun.

BOC - Pak Jeffrey

Jeffrey Koes Wonsono

Komisaris

 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 22 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada tahun 1994–2010.

 

Beliau memulai karier profesional untuk beberapa bank usaha patungan multinasional, seperti PT Bank Multicor dan LTCB Central Asia, sebelum akhirnya bergabung dengan Lippo Group pada tahun 1992. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk (1997–2013), serta sebagai Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (2011–2013). Kemudian Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (2013–sekarang), Presiden Komisaris PT Visionet Data Internasional (2016–sekarang) dan Komisaris PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk (2017–sekarang).

 

Beliau adalah warga negara Indonesia, dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 58 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang marketing dari Centre for Business Studies di Inggris pada tahun 1979, dan kemudian meraih gelar Master of Business Administration dalam bidang perbankan dari Golden Gate University, USA pada tahun 1986.

BOC - Pak Henry

HENRY J. LIANDO

Komisaris

 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

 

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau telah bekerja di berbagai bank global dan posisi terakhir sebagai Chief Financial Officer & Treasurer dari Global Consumer Group di Citibank N.A., Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Matahari Department Store Tbk (April 2018-sekarang), Direktur PT Link Net Tbk (2017-sekarang), Direktur PT Ciptadana Capital (2016-sekarang) dan Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk (2018-sekarang).

 

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan per tanggal 31 Desember 2018 berusia 55 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia dan MBA (Keuangan) dari Oregon State University, Amerika Serikat.

Dewan Komisaris Perseroan merupakan salah satu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib beritikad baik, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuknya yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

 

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

 

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota, yaitu salah satu bertindak sebagai Presiden Komisaris, satu berperan sebagai Wakil Presiden Komisaris, jika diperlukan, serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan diberlakukan per tanggal 30 Januari 2014 mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan BEI No. I-A”), setidaknya 30% dari jumlah total anggota Dewan Komisaris diharuskan memiliki Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatannya. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir jika yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia atau diberhentikan sesuai keputusan RUPS.

KOMISARIS INDEPENDEN

 

Untuk memberi kepastian terhadap independensi Dewan Komisaris, Perseroan telah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen. Berdasarkan POJK 33, dan Peraturan BEI No. I-A, yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk mematuhi peraturan ini, Perseroan mempunyai dua Komisaris Independen dari total keseluruhan enam anggota Dewan Komisaris.

 

Komisaris Independen diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

grey dot  Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

    memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir,

    kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;

grey dot  Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

grey dot  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,

    atau pemegang saham utama Perseroan; dan

grey dot  Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

    dengan kegiatan usaha Perseroan.

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

 

Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Piagam Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2015 (“Piagam Dewan Komisaris”). Di dalam Piagam Dewan Komisaris berisi antara lain tugas, tanggung jawab, wewenang, kebijakan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban. Piagam Dewan Komisaris disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

 

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menerapkan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya secara tanggung renteng.

 

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, tertulis dari antaranya adalah sebagai berikut:

grey dot  Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan

    para pemegang saham Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS;

grey dot  Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

    baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

grey dot  Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi

    dan menandatangani laporan tahunan dimaksud.

 

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris berkewajiban antara lain:

grey dot  Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

    dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

grey dot  Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

grey dot  Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan

    sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

grey dot  Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

    baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

 

Di dalam POJK 33 dan Anggaran Dasar Perseroan tertulis Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

 

Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.